IFPI - Tentang Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Tentang Kami

Sejarah & Latar Belakang

Berawal dari Group WhatsApp Jabfung PBJ dibuat pada tanggal 09 Februari 2016, karena kesamaan permasalahan untuk diskusi tugas pekerjaan dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan yang baru saja di Lantik dengan diawali oleh 6 Orang Pencetus yaitu : Deby Sandra, Samsul Ramli, Novi Muhammad Saleh, Ketut Sudiarta, Hendra Yani dan Rudi Suhendra. Maka dari diskusi yang ada kebutuhan mendesak terhadap Organisasi untuk Para Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicetuskan rencana nama organisasi yaitu IFPI (Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia) oleh Deby Sandra, sedangkan Logo IFPI di sayembarakan sehingga logo yang dipakai sampai sekarang di rancang oleh Rita Kristiyani. sedangkan Mars IFPI diciptakan oleh Diarta Darsa dan Didie Muharini

Tanggal 25 Maret 2016 dikenal sebagai hari Jadi atau hari lahirnya Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) tanggal tersebut merupakan tanggal Silaturrahim Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Surabaya yang menghasilkan Pembentukan Tim Formatur Kepengurusan IFPI. Tim Formatur di tetapkan dari masing-masing perwakilan Wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia yaitu : Deby Sandra, Joko Pitono, Mohammad Noor Islami, Rita Kristiyani, Yulis Setia Tri Wahyuni, Lukman H. Syam dan Rudi Suhendra. yang akhir nya melahirkan Kepengurusan Pertama yang diketuai oleh Tri Wahyu Widodo. IFPI dengan kepengurusan pertama dideklarasikan dan dikukuhkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2016. dengan Badan Hukum Nomor AHU-0074204.AH.01.07.Tahun 2016.

Latar Belakang Organisasi IFPI :

IFPI adalah singkatan dari Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Merupakan Organisasi Profesi untuk Jabatan Fungsional Pengelola PBJP di Indonesia, yang anggotanya adalah ASN Pengelola Pengadaan B/J Pemerintah

1. IFPI Telah lahir sebelum dituangkan pentingknya organisasi profesi jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 ttg Manajemen PNS dan dalam Permenpan 29 tahun 2020 pasal 54 dinyatakan setiang Pengelola PBJ Wajib menjadi anggota IFPI
2. Adanya rasa senasip dan sepenangungan, untuk menyelesaikan masalah dan memberikan masukan-masukan untuk pengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas mengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merupakan tonggak ekonomi bangsa

3. Adanya Kebutuhan Fungsi Penting Organisasi Profesi yaitu Fungsi organisasi profesi adalah untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pengadaan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu pentingnya organisasi profesi pengadaan barang/jasa, bahkan Pasal 51 Ayat (2) Permenpan 29 tahun 2020 menyatakan Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan, antara lain: pada huruf n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; pada huruf o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Visi

Menjadi Organisasi yang mengayomi seluruh Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan menjadi wadah bagi anggota untuk meningkatkan kompetensi, berbagi ilmu dan pengalaman di pengadaan serta solidaritas sesama insan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Misi

Menyatukan insan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam satu wadah organisasi sebagai satu-satunya Organisasi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatkan Kompetensi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI)
Mendorong pemenuhan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di K/L/PD
Menjamin peranan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di K/L/PD untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara bersih dan akuntabel
Mewujudkan peran dan fungsi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam mensukseskan pembangunan nasional.
Mewujudkan organisasi profesi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang mendukung Program Kerja LKPP-RI dalam meningkatkan peranan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa guna mewujudkan pengadaan Barang/Jasa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tujuan

Menyatukan insan Pengelola Pengadaan B/J demi persatuan serta pembangunan nasional
Meningkatkan peran dan fungsi Pengelola Pengadaan B/J dalam pembangunan nasional
Memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pengelola Pengadaan B/J dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Melakukan koordinasi dengan LKPP RI untuk memastikan peranan Pengelola Pengadaan B/J pada K/L/PD agar dilibatkan secara aktif dan langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa K/L/PD
Melakukan koordinasi dengan LKPP RI untuk Meningkatkan Kompetensi Pengelola Pengadaan B/J yang peranannya diakui oleh K/L/PD dan berdampak pada kemudahan jenjang jabatan dan kepangkatan
Melakukan koordinasi dengan LKPP RI untuk Meningkatkan Peran Pengelola Pengadaan B/J guna mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang bersih dan bebas dari KKN yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan
Membentuk Pengelola Pengadaan B/J yang berintegritas, kompeten dan profesional
Mewujudkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang independen tanpa intervensi sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah
Meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan Pengelola Pengadaan B/J Indonesia

Strategi

Membentuk, mendirikan dan menguatkan Perkumpulan IFPI (Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia) sebagai organisasi profesi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Memperkuat dorongan dan dukungan terhadap lahirnya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa
Berperan aktif dalam proses pendirian Badan Pengadaan Barang/Jasa Nasional
Berperan aktif dalam proses pengusulan dan perumusan peraturan terkait gaji dan tunjangan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Memperkuat dorongan dan dukungan terkait pengesahan peraturan tentang peningkatan kesejahteraan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Memberi pemahaman kepada para pemangku kebijakan tentang peran dan fungsi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhadap keberhasilan pembangunan bangsa dan negara
Menyiapkan tim ahli dalam memberikan pendampingan terhadap Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang menghadapi permasalahan hukum.
Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan para pihak pengadaan terkait kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Memberikan reward dan punishment terkait kode etik Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
Berperan aktif dalam kegiatan LKPP RI
Menjalin kerja sama yang harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa

Filosofi Logo

Warna hitam

Menunjukkan kekuatan dan solidaritas
Warna merah

Berani menghadapi apapun tantangan kedepan dengan tetap menjaga dasar warna putih
Warna putih

Kesucian dan kejujuran dalam perjuangan
Garis Warna Hitam di atas dan Garis Warna Merah di bawah

Melambangkan kita berjalan bukan tanpa batas, tapi di batasi oleh norma dan etika