TELAAH POSISI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA TAHUN 2021
POSISI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

By Ifpi 01 Mar 2020, 16:53:00 WIB publikasi
TELAAH POSISI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA TAHUN 2021

Keterangan Gambar : Rapat Divisi Hukum IFPI


TELAAH POSISI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

PADA TAHUN 2021

Oleh: M. Noor Islami (Divisi Hukum IFPI)

 

  1. Latar Belakang

Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sudah di tetapkan sejak 16 Maret 2018. Penerapan perpres tersebut dalam hal memenuhi Sumber Daya Manusia Pengadaan tentu tidak dapat tercapai secara instan, dibuktikan dengan adanya pasal 88 pada ketentuan peralihan bahwa pokja pemilihan/pejabat pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pemgadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020 dan PPK/Pokja pemilihan/ Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang dan jasa paling lambat 31 desember 2023.

Ketentuan peralihan tersebut memberikan ruang bagi yang masuk dalam ruang lingkup penerapan Perpres 16 tahun 2018 melakukan persiapan untuk memenuhi ketentuan tersebut, mulai dari pengusulan dan pengangkatan Jabfung pengelola pengadaan, pembentukan rumah SDM pengadaan yaitu UKPBJ serta mendorong kompetensi SDM Pengadaan.

Disisi lain adanya kebijakan presiden tentang Pembangunan SDM dan Penyederhanaan Birokrasi dengan penyetaraan jabatan administrator ke jabatan fungsional, terlihat pemerintah ingin mengoptimalkan pemggunaan Sumber Daya Manusia dengan berorientasi pada output dan expertise pada bidang masing-masing. Hal ini sejalan dengan tuntutan dari Perpres 16 tahun 2018 terhadap SDM Pengadaan.

Dari data PPSDM LKPP tentang persebaran pemangku jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di pemerintah deerah, dari 1016 pejabat fungsional ternyata yang aktif saat ini adalah 882 orang, atau sekitar 86% dari total jabfung. 14 % tidak diaktifkan di pengadaan barang dan jasa dengan berbagai macam alasan. Belum lagi jika dilihat data pesebaran jabfung pengelola pengadaan di kementerian.

Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dalam Perpres 16 tahun 2018 memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pemilihan penyedia yang merupakan salah satu tugas dan fungsi dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Melaksanakan pemilihan penyedia saat ini dilakukan dengan media system informasi yaitu SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

Kewenangan sesuai persyaratan akan menjamin legalitas dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian menjadi bahan yang menarik di ulas tentang legalitas pokja pemilihan dan pejabat pengadaan dengan batasan yang di sebutkan dalam pasal 88 Perpres 16 tahun 2018 yaitu 31 Desember 2020 untuk melaksnakan tugas pemilihan penyedia dengan system pengadaan secara elektronik.

Sementara kondisi saat ini Pengelola Pengadaan Barang Jasa masih ada yang dipinggirkan atau “tidak dipakai” dalam proses pengadaan Barang/jasa di Kementerian/Organisasi Pemerintah Daerah khususnya dalam pemilihan sebagai Pejabat Pengadaan atau Anggota Pokja Pemilihan. Padahal sejak Juni 2018, sebagai aturan turunan dari Perpres 16 tahun 2018, yaitu Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018, Pasal 8 dan 9, yang menyebutkan bahwa syarat untuk diangkat dan ditetepkan sebagai Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan HARUS merupakan Pengelola Pengadaan Barang Jasa.

Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018 tersebut nampaknya diabaikan oleh pengambil kebijakan di kementerian/Organisasi Pemerintah daerah. Banyak alasan dan argumentasi yang digunakan ketika mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan bukan dari Pengelola Pangadaan Barang/Jasa. Dan yang terpenting, proses pengadaan barang jasa tidak pernah menyentuh tentang kualifikasi persyaratan personel Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan. Yang terpenting, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SK KPA).

 

  1. Kondisi Terkini

Keresahan ASN Pengelola Pengadaan Barang/Jasa  menjelang tahun 2021, apakah Pasal 88a Perpres 16 tahun 2018, akan dilaksanakan dan dipertahankan secara konsekuen oleh LKPP, termasuk pasal 8 dan 9 Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018.

Ketidakpastian itu ditambah dengan sedikitnya pergerakan jumlah ASN yang impasing ke Fungsional Pengadaan yang selama ini digaungkan oleh LKPP. Sehingga muncul pertanyaan di kalangan Fungsional Pengadaan, kalau banyak kementerian dan Organisasi Pemerintah Daerah  sampai tahun 2021 tidak ada atau tidak cukup ASN Fungsional Pengadaan untuk menjalankan amanah Pasal 88a Perpres 16 tahun 2018, apa yang akan dilakukan LKPP.

Kemungkinan Pertama, yang optimis, bahwa LKPP akan melaksanakan aturan tersebut dengan konsekuen. Kemungkinan Kedua, yang Pesimis, LKPP akan menunda berlakunya pasal tersebut dengan menerbitkan Peraturan LKPP. Dari masukan dan curahan hati ASN Fungsional Pengadaan khususnya yang tergabung dalam Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI), hampir sebagian besar menyatakan PESIMIS.

Alasan yang pesimis adalah tidak bertambahnya jumlah tenaga fungsional pengadaan yang cukup signifikan melalui Program Impasing. Kalau Pasal 88a tersebut diberlakukan, maka hampir dipastikan akan terjadi beban pekerjaan ynag sangat luar biasa bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan akan terjadi tander atau seleksi yang terlambat. Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidak sebanding dengan jumlah satker di lingkungan Kementerian/Organisasi Pemda dan juga tidak sebanding  dengan jumlah paket pengadaan. Sedangkan Pembangunan harus berjalan sesuai dengan target.

Alasan berikutnya adalah tidak ada langkah yang jelas bagi LKPP dalam mewujudkan dan melaksanalan Pasal 88a tersebut. Tindakan dan keputusan yang dibuat masih datar dan bussines as usual. Dua alasan tersebut yang membuat “galau” Pengelola Pengadaaan Barang/Jasa. Tetap bertahan di fungsional pengadaan, karir dan masa depan yang tidak jelas, mundur dan alih fungsi ke fungsional lain. Sungguh sayang, sumber daya berkualitas yang telah dikembangkan dengan biaya yang tidak sedikit melalui skema peningkatkan kompetensi berupa BIMTEK, UKOM dan SERTIFIKASI.

 

  1. Usulan dan Masukan

Pasal 67 ayat 1 Permen PANRB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulanm Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, menyebutkan “ Instansi Pembina berperan sebagai pengelola jabatan fungsional yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan”. Pembina jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan barang jasa adalah LKPP. LKPP bertanggung jawab terhadap standar kualitas dan dan profesionalitas Pengelola Pengadaan barang jasa seperti yang diamanatkan Pasal 99 ayat 2 PP Nomor 11 Tahun 2017.

Profesionalitas PNS merupakan amanah dan kehendak UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat 1 : Pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian LKPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 6, bahwa LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah, mempunyai posisi dan kedudukan yang kuat dan jelas dalam menentukan kebijakan Pengadaan khususnya kebijakan dalam menguatkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam proses pengadaan.

Oleh karena itu IFPI sebagai organisasi fungsional pengadaan barang/jasa, memberikan usulan untuk penguatan posisi dan meningkatkan profesionalitas pengelola pengadaan barang/jasa, karena profesionalitas itu tidak hanya diukur dari banyaknya sertifikat yang dimiliki serta banyaknya diklat dan pelatihan yang diikuti. Untuk menuju SDM pengadaan yang professional juga harus dilihat seringnya keikutsertaaan dan berperan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Salah satu yang sudah ditetapkan oleh LKPP adalah keterlibatan secara langsung pengelola pengadaan barang /jasa untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan. Usulan dan masukan IFPI dalam meningkatkan peranan fungsional pengadaan barang jasa sebagai Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan adalah sebagai berikut :

  1.  Sudah saatnya LKPP tidak hanya sosialisasi dan himbauan dalam memberdayakan Funfsional Pengadaan, akan tetapi segara melakukan tindakan nyata dengan mensosialisasikan Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018 ke seluruh pejabat pengambil keputusan di kementerian/Intansi/Organisasi Pemda, baik berupa surat tertulis maupun temu muka;
  2. Melakukan tindakan nyata dengan membuat data base Pengelola Pengadaan Barang/jasa yang tersambung dengan aplikasi SPSE terkait personel yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan di setiap Kementerian / Instansi /OPD guna melaksanakan dan menerapkan Pasal 8 dan 9 Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018;
  3. Mensosialisasikan Agen Pengadaan bagi kementerian yang tidak punya atau tidak cukup jumlah Pengelola Pengadaan Barang Jasa, serta fokus pada legalisasi dan sertifikasi Agen Pengadaan;
  4. Tetap mempertahankan pasal 88a Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan pasal 8, 9 Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018. Sebab kalau dilakukan penundaan dengan alasan tidak cukupnya SDM pengadaan, maka akan mengabaikan Fungsional Pengadaan dan Peranan Agen Pengadaan.
  5. Kebijakan Pengadaan barang/jasa harus ditunjang dengan SDM pengadaan yang profesional dengan melibatkan secara langsung dalam proses pengadaan barang/jasa tidak hanya dituntut untuk memperbanyak Sertifikat dan banyaknya Diklat yang diikuti.

 

  1. Referensi
  1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
  4. Peraturan LKPP Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment