Menyongsong Berlakunya Berlakunya Pasal 88 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
Wajib Fungsional Pengadaan untuk Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan

By Ifpi 18 Feb 2020, 14:45:42 WIB Komunitas
Menyongsong Berlakunya Berlakunya Pasal 88 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018

Keterangan Gambar : -


Tahun 2021 tinggal 8 bulan lagi, waktu yang sangat pendek untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Barang/jasa untuk memenuhi amanat Pasa 88 huruf a, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Yang mana pasal 88 huruf a, menyebutkan bahwa Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan WAJIB dijabat oleh Pegelola Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020. 

Dengan demikian, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Fungsional Pengadaan Barang / Jasa. Dengan jumlah ribuan satker di Kementerian / Lembaga / Instansi / Daerah, apakah pasal tersebut bisa berlaku efektif, mengingat jumlah Fungsional Pengadaan dibanding satker di Kementerian / Instansi / Daerah sangatlah tidak mencukupi.

Dengan kepastian jumlah yang tidak sebanding tersebut, kami, selaku Fungsional Pengadaan, merasa khawatir bahwa pasalh 88 huruf a akan mengalami penundaan berlakunya atau malah akan dihapuskan. Ketiika pasal tersebut dicantumkan dalam Peraturan Presiden, kami merasa optimis dan semangat bahwa Jabatan Fungsional Pengadaan akan mendapatkan peranan yang penting dalam peroses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Akan tetapi melihat realita dan informasi yang berkembang, terutama program Impassing yang dberlakukan bahkan sampai diperpanjang, Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa tidak mendapatkan antusias dari ASN, dengan alasan jabatan yang penuh resiko dan tekanan tetapi tunjangan yang sama dengan Jabatan fungsional lainya. Rasa optimis dan semangat itu sudah mulai "berkabut". 

LKPP sebagai pembina jabatan fungsional pengadaan akhirnya akan dihadapkan dengan realita, bahwa kekurangan jumlah fungsional Pengadaan tidak mungkin menghentikan proses Pengadaan barang / jasa Pemerintah.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment