KEDUDUKAN PERSONIL DAN PERALATAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI
-

By Ifpi 18 Feb 2020, 12:37:28 WIB publikasi
KEDUDUKAN PERSONIL DAN PERALATAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI

Keterangan Gambar : Dorprize Harja 2


Peraturan tentang Pemilihan penyedia jasa konstruksi hingga saat ini masih menuju dinamika yang terus memantik pemikiran untuk merumuskan aturan baru yang baku, aturan yang  diharapkan oleh para pelaku pengadaan barang/jasa. Hingga saat ini aturan baku tentang berapa jumlah personil dan peralatan dalam pekerjaan konstruksi itu belum ada (belum saya temukan). Dengan demikian pokja pemilihan tidak punya standar yang baku tentang berapa banyak personil dan peralatan yang harus dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. Dilain pihak, penyedia juga mempertanyakan “banyaknya” syarat yang ditetapkan oleh pokja dalam dokumen pemilihan yaitu jumlah personil dan peralatan yang harus ditawarkan oleh penyedia. Sedangkan Kondisi “riilnya” personil dan peralatan yang dimiliki oleh penyedia jumlahnya sangat terbatas.

Peraturan tentang pemilihan jasa konstruksi yang ada hingga saat ini adalah peraturan yang berbentuk standar dan pedoman. Standar yang masih harus didampingi oleh pedoman. Pelaku pengadaan masih harus berpikir tentang pedoman yang bisa di implementasikan di lapangan pekerjaan jasa konstruksi, tentunya yang tidak melanggar peraturan standarnya. Pedoman inilah yanag akhirnya harus dipedomani oleh pelaku pengadaan. Pedoman boleh berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pelaku pengadaan? “Bukan sesuai dengan kepentingan.”

 

Penentu Tercapainya Output Pekerjaan

Yang menentukan kualitas output pekerjaan konstruksi adalah personil dan peralatan. Dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi yang harus diperhatikan oleh pelaku pengadaan (Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu personil dan peralatan yang dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi. Posisi personil dan peralatan dalam tender tidak selalu sama dengan yang ditawarkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, artinya, dalam proses tender seluruh penyedia jasa konstruksi dari segala penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat memasukkan penawaran sampai dengan dinyatakan sebagai pemenang dalam kompetisi (tender). Dengan demikian maka evaluasi terhadap peserta tender kemudian adalah tentang bagaimana metode yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Pertanyaan tentang metode pelaksanaan pekerjaan harus dijawab oleh peserta yang memasukkan penawaran sesuai dengan kondisi personil dan peralatan yang dimilikinya. Jadi yang dipertarungkan adalah personil dan peralatan. Bertarung, bagaimana personil dan peralatan tersebut melaksanakan pekerjaan (metode pekerjaan).

Ketika peserta sudah ditetapkan sebagai pemenang tender maka proses selanjutnya adalah tentang personil dan peralatan yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, yang mana pada saat proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi, personil dan peralatan dapat diganti bahkan boleh  berulang kali, tidak ada larangan, sesuai kebutuhan.

 

Boleh Berganti Berulangkali

Bagaimana dengan kemungkinan personil dan peralatan juga ditawarkan dipaket lain atau ditempat lain? Juga tidak dilarang, namun ketika sudah menjadi pemenang maka personil dan peralatan tersebut harus dilepas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengetahui bahwa personil dan peralatan tersebut juga sedang ditawarkan/dipakai ditempat lain atau paket lain? PPK dapat mencari informasi kepada pihak terkait, misalnya ke LPJKN. Disamping dengan cara tersebut Pejabat Pembuat Komitmen juga dapat menempuh langkah “Disclaimer”, seperti Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dalam sistem pengelolaan keuangan. PPK menempuh cara ini berangkat dari keterbatasan pengetahuan tentang posisi personil dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Begitu pentingnya kedudukan personil dan peralatan dalam pekerjaan konstruksi maka masalah yang muncul terkait dengan pekerjaan konstruksi khususnya pada masalah pengendalian kontrak, pejabat pembuat komitmen harus selalu mendokumentasikan setiap proses pengendalian pekerjaan konstruksi, pengendalian personil dan peralatan, berapa kali personil dan peralatan diganti. Dokumentasi dan dokumen menjadi bukti pengendalian kontrak dan menjadi alat untuk menjawab setiap pertanyaan terkait dengan pekerjaan konstruksi.

 

Pentingnya Dokumentasi dan Dokumen

Kontrak antara pihak pemerintah sebagai pemberi pekerjaan dengan penyedia selaku pelaksana pekerjaan masuk kategori hukum perdata selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerudian negara. Kesalahan yang muncul dalam kontrak ini bisa bergeser menjadi hukum pidana apabila prosesnya tidak didokumentasikan dan dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan. Proses pengadaan yang tidak didokumentasikan “patut diduga” ada niat jahat, biasa disebut ada “mens rea”. Ketika ada permasalahan dikemudian hari terkait dengan pekerjaan konstruksi akan muncul spekulasi-spekulasi (tanda tanya), yang menjadi beberapa pertanyaan yang harus dijawanb oleh pelaku pengadaan.

Permasalahan yang muncul dikemudian hari tidak lagi tentang siapa pelaku pengadaannya tetapi tentang siapa yang dipermasalahkan yaitu warga negara yang diduga melanggar hukum di wilayah NKRI. Coba bayangkan, pertanyaannya seperti apa dan bagaimana menjawabnya, siapa yang akan diberi pertanyaan, bagaimana mereka menjawabnya. Dokumentasi dan dokumen yang lengkap akan menjadi jawaban mutlak oleh semua pihak yang ditanya, bagi semua pihak yang menjawab. Diluar daripada dokumen itu tidak diperlukan lagi atau jangan dilakukan. Dan, coba bayangkan, ketika pelaku pengadaan tidak mendokumentasikan dan tidak memiliki dokumen. Jawaban akan tidak menjadi mutlak, tidak sama, mudah dibawa kemana-kemana sesuai “selera APH”, sesuai kepentingan pihak-pihak. Dalam kontrak, dokumentasi disebut “pengendalian kontrak”, dalam pelaksanaan kontraknya disebut “Rencana mutu pekerjaan konstruksi”.

 

Kesimpulan

Personil dan peralatan dalam pekerjaan konstruksi memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan tercapainya “kinerja” pekerjaan konstruksi. Meski begitu pentingnya tetapi pada pelaksanaan pekerjaan boleh berulangkali diganti namun tetap didokumentasikan dan ada dokumennya, istilah penggantian ini dalam kontrak disebut dengan “Addendum Kontrak”. Proses pengadaan barang/jasa yang tidak didokumentasikan dan tidak ada dokumennya menjadi patut diduga ada niat jahat dari pelakunya (mens rea). Khususnya dalam pekerjaan konstruksi menjadi wajib bagi pelaku pengadaan konstruksi mendokumentasikan dan menyediakan dokumen terkait personil dan peralatan serta bagaimana pekerjaan itu dilakukan oleh personil dan peralatan yang digunakan dalam mencapai tujuan “kinerja” pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi

 

Jember, 01 Mei 2019

Pitono, S.Pd., M.Pd.I.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya pada Kantor Kementerian Agama Kab. Jember
Sekretaris Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)




Video Terkait:


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment